Perkuat Daya Saing UMKM, Kecamatan Benjeng Gelar Sosialisasi NIB dan KBLI 2025–2026
29 September 2026 |
Administrator
| Sosialisasi
BENJENG — Pemerintah Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong legalitas dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan Sosialisasi dan Optimalisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 Tahun 2026 yang sukses digelar pada Selasa, 25 September 2026.
Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Benjeng, Gresik, acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Gresik. Hadir pula Sekretaris Camat (Sekcam) Benjeng, Sudarmanto, S.Sos., serta Kasi Ekonomi Dwi Rinindah beserta jajaran staf ekonomi kecamatan. Kegiatan ini juga diikuti dengan antusias oleh puluhan tamu undangan dari kalangan pelaku usaha lokal.
Acara dibuka dengan khidmat melalui menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Memasuki sesi inti, para peserta mendapatkan paparan materi mendalam mengenai pentingnyamemiliki NIB sebagai legalitas hukum resmi serta penyesuaian kode KBLI terbaru guna mendukung kemudahan berusaha di era digital.
Tidak hanya mendengarkan materi, suasana acara semakin interaktif pada sesi diskusi. Para pelaku usaha memanfaatkan momen ini secara aktif untuk menyampaikan berbagai usulan serta kendala yang kerap mereka hadapi dalam pengurusan perizinan usaha. Seluruh pertanyaan dan permasalahan tersebut langsung dibahas dan diberikan solusi tuntas oleh narasumber dari Dinas PTSP Gresik dan pihak kecamatan.
Berkat sinergi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha, rangkaian acara ini dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan sukses dari awal hingga akhir. Kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah legalitas usaha di Kecamatan Benjeng sehingga UMKM lokal bisa semakin naik kelas, transparan, dan siap mengakses pembiayaan perbankan maupun program bantuan pemerintah.